UU KETENAGAKERJAAN PKWT / PKWTT , PHK dan Outsourcing

UU KETENAGAKERJAAN PKWT/PKWTT , PHK dan Outsourcing 

Novotel Hotel Gajahmada, Jakarta | 2 – 3 Desember 2013  | Rp. 4.000.000

Training Description :

Paparan mendalam Undang undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal Hubungan Kerja , Pemutusan Hubungan Kerja dan Outsourcing.

Outline :

1. Overview Hukum Ketenagerjaan ( UU No.13/2003)
2. Hubungan Kerja : PKWT & PKWTT
3. Outsourcing
4. PHK
5. Peraturan Perusahaan (PP)
6. Peraturan Kerja Bersama ( PKB)

•  Bagaimana mengatasi masalah pengupahan terhadap buruh yang melakukan demo bila dilihat dari UU Ketenagerjaan ,UMP,UMR dan alih daya  ?
• Tindakan Tegas  yang bagaimana yang semestinya diambil oleh pemerintah terhadap pelaku demo Yang anarkis ? ?
• Bagaimana mekanisme perhitungan upah  dan perhitungan jaminan sosial tenaga kerja bagi buruh dan alih daya ?

12:30 – 14:30 – Bapak Muhammad Rusdi, Sekjend Serikat Pekerja Indonesia

• Apa benar Serikat Pekerja selalu menjadi kambing hitam setiap demo yang terjadi ?
  • Bagaimana mensikapi tuduhan tersebut ?
  • Apakah kewajiban Serikat Pekerja dalam Suatu perusahaan ?
  • Apakah Payung Serikat Pekerja diatur dalam Undang – undang Ketenagakerjaan ?

RUNDOWN WORKSHOP UU KETENAGAKERJAAN

09:30 – 12:00 – Bapak Umar Kasim, bagian Konsultasi Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

•  Penyelesaian yang bagaimanayang harus dilakukan pemerintah menghadapi demo buruh? Merevisi UU ketenagakerjaan atau membuat Undang-undang terbaru sebagai paying hukum yang merangkul kepentingan semua pihak antara buruh, pengusaha dan pemerintah demi kepastian hukum dan usaha.
  • bagaimana cara perusahaan mengatasi serikat pekerja? Karena serikat pekerja adalah melindungi hak-hak buruh dalam bekerja

12:30 – 14:30 – Bapak Sahar Sinurat SH.MA, Direktur Pencegahan Penyelesaian Hubungan Indistrial Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

• Apa yang menjadi pokok permasalahan konflik antara buruh dan pengusaha yang selalu berujung anarkis?
  • Mencegah setiap konflik yang terjadi antara buruh dengan perusahaan? Dalam hal apa saja konflik bias terjadi?
  • Bagaimana cara menyelesaikan konflik itu sendiri?
  • Regulasi dan implementasi UU no 13 tahun 2003 bila dihubungkan dengan UU no 2 tahun 2004 tentang PPHI bila melihat aksi demo yang berujung anarkis

Participants Get :

• Handout/ Module/Hard Copy
• Hand Out Soft Copy
•  Foto Sesi
• 2 x Lunch , 4 x Coffee Break
• Sertifikat
• Souvenir

Fasilitator 

• REYTMAN ARUAN, Kasubag Hukum DEPNAKERTRANS
• UMAR KASIM, Kabag Konsultasi Hukum DEPNAKERTRANS

cforms contact form by delicious:days